Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons soal namanya yang disebut-sebut masuk calon pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membocorkan kriteria calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu kriterianya adalah mempunyai latar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah.
"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku aja. Jadi, gak bisa ngomong aku," kata Risma, Minggu (23/1/2022)
Saat ditanya soal apakah dirinya siap bila ditunjuk untuk posisi tersebut. Risma yang kader PDIP menyatakan, dia harus melapor terlebih dahulu ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya harus melapor ke Ibu (Megawati). Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," katanya.
Disinggung kembali apakah siap jika ditunjuk menjadi Kepala Otorita IKN, Risma menyatakan dirinya tidak tahu.
"Bukan soal siap. Orang saya enggak tahu, kok," ucap Risma menegaskan.
Sekadar informasi, nantinya pemerintahan ibu kota baru adalah pemerintahan daerah khusus. Pemerintahan ini akan setingkat provinsi dan dipimpin oleh pejabat setingkat menteri.
"Kepala Otorita IKN Nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus IKN Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri," begitu bunyi Pasal 5 ayat 4 UU IKN.
Selain itu Kepala otorita ibu kota tidak melalui Pemilihan Umum seperti kepala pemerintahan daerah lainnya. Lantaran setingkat menteri, Kepala Otorita IKN dipilih langsung oleh Presiden dan atas persetujuan DPR.
"Ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 5 ayat 4.
