Forum Satu Bangsa Minta Presiden Lakukan Operasi Diplomasi Internasional Secara Simultan

- Sabtu, 5 Desember 2020 | 12:49 WIB
Ilustrasi - Presiden RI Joko Widodo disambut antusias oleh masyarakat saat melakukan kunjungan kerja dan meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua. (Foto: Intimewa/Dok)
Ilustrasi - Presiden RI Joko Widodo disambut antusias oleh masyarakat saat melakukan kunjungan kerja dan meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua. (Foto: Intimewa/Dok)

Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi meminta agar presiden Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan.

Hal ini dilakukan terkait dengan situasi di Papua mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.

"Disamping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan," kata Hery Haryanto Azumi dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti di lansir dari Antara pada Sabtu (5/12/20).

Hery Haryanto menyebut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga harus menjadi pusat diplomasi di seluruh dunia. 

"Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia," tutur Hery.

Tak hanya itu, peran tokoh-tokoh agama di Papua juga harus diperkuat sebagai pengikat kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap umat beragama tanpa terkecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil dan abadi. Masyarakat Papua juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang secara keseluruhan memiliki kewajiban yang sama.

Ketua Forum Satu Bangsa itu juga menerangkan terdapat perbedaan pendekatan keamanan yang diterapkan selama Orde Baru.

Sejak Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati, harkat dan martabat rakyat Papua secara umum telah dipulihkan. Hak budayanya telah diakui dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di bawah Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional.

"Pun, Otonomi Khusus diberikan kepada rakyat Papua," ujar Hery.

Dilanjutkan pada era Pemerintahan SBY, anggaran pembangunan Papua digelontorkan secara besar-besaran melalui Otonomi Khusus tersebut.

Sementara pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua.

"Memang perlu disadari bahwa problem kesenjangan ekonomi harus segera diselesaikan secara terintegrasi. Hubungan sosial masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia secara umum harus ditingkatkan tidak melulu melalui pendekatan ekonomi dan keamanan, tetapi melalui diplomasi budaya" tambah Hery.

Keindahan dan keluhuran budaya Papua harus menjadi hazanah budaya nasional.

Halaman:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X