Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari kabar The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengumumkan Pemerintahan Sementara baru di Papua Barat pada Selasa (1/12/2020), dengan Benny Wenda sebagai presiden sementara.
Menurut Fadli Zon, hal tersebut menunjukkan bahwa Benny Wenda terang-terangan menantang Republik Indonesia. Ia pun lantas membandingkan perlakuan yang dilakukan pemerintah terhadap Rizieq Shihab.
"P @jokowi, P @mohmahfudmd, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda elas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?" cuitnya di Twitter pada Rabu, 2 Desember 2020.
P ?@jokowi? , P ?@mohmahfudmd? , Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 2, 2020
Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan Hari Ini, Benny Wenda: Kami Tidak Akan Tunduk Pada Pemerintah - Pikiran Rakyat Bekasi https://t.co/mYLG6nYYpu
Sebelumnya, Fadli Zon juga menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk bermarkas di Papua guna menghadapi kelompok separatis, jika serius ingin menjaga slogan NKRI harga mati.
"Biasanya pd 1 Desember ada peringatan OPM n mereka yg menginginkan Papua merdeka. Sy sarankan Panglima TNI ke Papua n memantau langsung n mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," cuitnya.
Biasanya pd 1 Desember ada peringatan OPM n mereka yg menginginkan Papua merdeka. Sy sarankan Panglima TNI ke Papua n memantau langsung n mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”.
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 30, 2020
Seperti diketahui, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat pada Selasa (1/12/2020).
Dalam keterangan tertulis, Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat, Benny Wenda menegaskan pihaknya tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai 1 Desember 2020, pihaknya sudah mulai menerapkan konstitusi sendiri dan kembali ke tanah kedaulatan.
Benny menegaskan, pihaknya menolak hukum apa pun yang terkait dengan Jakarta, dan tidak akan mematuhinya.
"Kami menolak perpanjangan Otonomi Khusus di Jakarta, bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya. Kami memiliki konstitusi kami sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah saatnya negara Indonesia pergi," kata Benny Wenda.
Menurutnya, ini adalah jalan panjang dan satu-satunya jalan menuju kebebasan bagi Papua Barat.
"Kita harus bersatu demi satu takdir kita, dalam satu semangat, untuk mempertahankan kedaulatan dan hak kita untuk menentukan nasib sendiri," katanya.
