Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, tak terkecuali Fahri Hamzah. Fahri menilai Risma tidak bisa membedakan cara kerja Wali kota dengan Menteri.
"Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. #MenSOS," cuit Fahri melalui akun Twitter-nya, Rabu (6/1/2020).
staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. #MenSOS
— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) January 5, 2021
Politikus Partai Gelora tersebut juga membahas soal kerja sektoral dan dan non sektoral. Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, harus melakukan kerja sektoral dan berlaku di seluruh negeri. Sementara itu, Wali Kota dipilih, non sektoral namun terbatas kota.
Baca juga: Aksi Risma Blusukan dan Temui Gelandangan di Jakarta Jadi Tuai Kritikan dari Publik
Fahri kemudian mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di daerah terpencil. Fahri juga menyarankan agar Risma bekerja dengan menggunakan data.
"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana...itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data," tambah Fahri.
Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana...itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data.
— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) January 5, 2021
Menurut Fahri, dengan data dan analisa, masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan
"Kalau ada data, analisa, keluar konsep, lapor presiden, hearing di @DPR_RI muncul kritik, muncul koreksi, publik nimbrung lalu bikin kesimpulan akhir, lalu eksekusi secara massif nasional melalui jalur2 struktural. Barulah masalah selesai. Itu kerja negara bukan kerja media," lanjutnya.
