Kisruh Partai Demokrat, Pakar LIPI: Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Stabilitas Politik

- Sabtu, 6 Maret 2021 | 20:39 WIB
Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy didampingi para kader lainnya menghadiri KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARANEWS)
Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy didampingi para kader lainnya menghadiri KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARANEWS)

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan, pemerintah bertanggung jawab menjaga stabilitas politik di Tanah Air. 

Hal ini disampaikan Siti pada diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai
Demokrat
, Sabtu (6/3/2021).

"Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik," kata Siti dilansir dari ANTARA.

Siti mengatakan, setiap pemerintahan tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik. Oleh sebab itu, kata dia, kondisi yang terjadi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Siti, sistem multipartai bukan tanpa konsekuensi logis.

"Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujarnya.

Sebelumnya, Siti Zuhro menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak lazim.

"Tidak lazim karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata Siti.

Siti juga mengomentari terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB tersebut. Seperti diketahui, Moeldoko selama ini bukan kader Partai Demokrat.

Kondisi itu, menurut Siti, akan membingungkan dunia politik, demokrasi, kelompok intelektual dan pihak-pihak yang belajar demokrasi.

Jika dilihat dari perspektif demokrasi, kata Siti, KLB Partai Demokrat tersebut memprihatinkan karena melanggar kaidah sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Partai Demokrat.

"KLB telah menafikan etika dan norma serta menjungkirbalikkan peraturan partai," katanya.

Akibatnya, masyarakat dibuat bingung dengan adanya atraksi politik KLB Demokrat. Siti juga menilai kondisi tersebut mencerminkan pola pikir para elite hanya bersaing dan berpikir untuk 2024 saja.

Padahal, saat bersamaan, masyarakat juga dibuat bingung menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, perhatian publik juga tertuju ke KLB Partai Demokrat.

"Ini sebenarnya menguras energi publik, dan sebenarnya publik sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini," kata Siti.

Halaman:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X