Fraksi PKS Dukung Penuh Anies Baswedan Jika harus Terapkan Kembali PSBB

- Kamis, 16 Juli 2020 | 13:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (INDOZONE/Murti Ali Lingga)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (INDOZONE/Murti Ali Lingga)

Melonjaknya kasus penularan virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir menjadi perhatian serius bagi DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, sejak diberlakukan PSBB transisi justru jumlah kasus positif Covid-19 semakin bertambah.

"Lonjakan jumlah pasien covid-19 di DKI Jakarta adalah hal yang sangat mengkhawatirkan," kata Anggota Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Menurut Yani, salah satu sebab melonjaknya kasus Covid-19 di DKI Jakarta pada masa PSBB transisi adalah banyaknya jumlah pelanggaran protokol kesehatan. Terutama di transportasi publik dan pusat keramaian, seperti pasar dan perkantoran.

-
Petugas mengimbau pengguna kendaraan bermotor saat melakukan Pengawasan Pelaksanaan PSBB di Jalan Ciledug Raya, Jakarta. (INDOZONE/Arya Manggala)

"Ini harus dievaluasi lagi oleh Pak Anies. Kalau mereka memang tidak bisa disiplin sebaiknya kembali saja lagi ke PSBB," ujar politisi PKS yang duduk di Komisi B DPRD DKI ini.

Dia menambahkan, kekhawatiran pihaknya bukan tidak berdasar, sebab kapasitas rumah sakit yang ada di Jakarta jumlahnya terbatas dan juga jika lonjakan jumlah menjadi tidak terkendali, maka ekonomi  juga akan terdampak langsung.

"Semua ini akan berakibat pada ketahanan ekonomi dan sosial Jakarta sebagai ibukota. Karena itu jika memang harus PSBB lagi, insyaAllah PKS akan mendukung Pak Anies demi terciptanya Jakarta yang lebih baik dan terkendalinya wabah Covid-19," jelasnya.

-
Warga dengan mengenakan masker di wajahnya berkunjung saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Mall Central Park, Jakarta. (INDOZONE/Arya Manggala)

 

Karena itu, Yani pun mengingatkan pentingnya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Jika ada yang melanggar, maka harus diberi hukuman yang memberikan efek jera sehingga masyarakat akan patuh dan enggan melanggar protokol kesehatan.

Misalnya lanjut dia, anggap saja orang-orang yang enggan memakai masker saat keluar rumah, baik itu ke mal, tempat ibadah, dan tempat-tempat keramaian lainnya sebagai tindakan yang membahayakan orang lain.

Karenanya, hukumannya harus tegas dan  jika ada tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan bisa dicabut izin usahanya secara permanen.

"Kami rasa dengan begitu semua pihak akan berpikir jika ingin melanggar protokol kesehatan," tutupnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X