Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan mengatakan pihaknya akan tetap menggelar reuni karena pemerintah tetap menggelar Pilkada serentak 2020 Desember mendatang.
Hal itu ia sampaikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, Haikal tampak bersama Rizieq Shihab dan para pengurus PA 212 lainnya.
"Bapak buat pilkada gak? Kalau bapak buat Pilkada, kita buat reuni. Kalau bapak menghargai tidak buat pilkada, kita juga menghargai tidak akan buat reuni," ujar Haikal.
Tak cuma itu, Haikal juga mengancam akan menggelar reuni yang lebih besar dari Pilkada 2020.
"Karna bapak sudah memutuskan mau buat Pilkada, maka kita juga akan buat reuni yang lebih gede dari Pilkada bapak," ujarnya.
TELAK!
— ???????????????? ???????????????????????????? (@Aiek_Channel) November 12, 2020
Jubir PA 212 Babeh Haikal:
Pilkada Tetap Digelar Gak?
Kalau Pilkada Tetap Digelar, Kita Juga Tetap Gelar Reuni 212, Bahkan Lebih Besar!https://t.co/hIFt5dnEnx
Bayangin ajj REUNI AKBAR saat IBHRS bersama umat????
Ga bisa hadir dihadiri jutaan ummat, aplg hadir
ALLAHU AKBAR pic.twitter.com/1WNHrwXJaN
Apa yang disampaikan Haikal itu ditanggapi oleh anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie.
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama itu, jika benar PA 212 akan menggelar reuni, maka itu akan membuat masalah.
"Ini cari2 masalah. Pilkada sdh diatur UU stlah sblumnya ditnda. Reuni tdk ada dasarnya, malah trus mnerus besarkn konflik pilgub yg sdh tuntas. Mhnlah kearifan, wrga yg tdk se7, aplagi yg non Muslim mngkin lebih bnyk mrasa tdk nyaman. Tolong brtoleransi. Mnteri mst koord dg Pemda," cuit Jimly di Twitter.
Ini cari2 masalah. Pilkada sdh diatur UU stlah sblumnya ditnda. Reuni tdk ada dasarnya, malah trus mnerus besarkn konflik pilgub yg sdh tuntas. Mhnlah kearifan, wrga yg tdk se7, aplagi yg non Muslim mngkin lebih bnyk mrasa tdk nyaman. Tolong brtoleransi. Mnteri mst koord dg Pemda https://t.co/r22DdxwFKk
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) November 13, 2020
Adapun Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia, terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.
Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, akan berlangsung di 9 provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota di 32 provinsi. Sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati akan digelar di 224 kabupaten.
