Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin semua partai yang termasuk dalam koalisi pemerintahan dapat mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menginginkan adanya revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. PSI beralasan seyogyanya partai koalisi mematuhi keinginan Presiden ini.
“Kita berkoalisi dikelilingi pagar etis. Ketika keluar dan melanggar pagar tersebut, tentu tidak ada persoalan etis . Ini bisa merusak hubungan kerja di koalisi pada hari-hari mendatang,” ujar Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).
Dia berkata, sikap PSI sendiri akan mengikuti aturan Presiden Jokowi. Kemudian ia berharap revisi UU jangan sering dilakukan setiap kali pemilu bakal dilaksanakan.
"Jelas alasannya rasional. Yaitu, seperti pernah PSI sampakan, jangan revisi UU tiap kali pemilu,“ bebernya.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi di Yogya, Jokowi: 19.900 Pedagang di Malioboro akan Divaksin Covid-19
Sebelumnya diketahui, Wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu kembali muncul. Setelah Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PKB kembali membuka peluang.
Sementara pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada.
"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan," ujar Pratikno dalam siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (16/2/2021) dikutip dari Antara.
