Politikus PDI Perjuangan Herman Herry mengatakan, sebuah perombakan atau reshuffle di dalam sebuah pemerintahan bukanlah hal yang tabu. Maka, ia menilai hal tersebut sangat mungkin terjadi.
Dalam aturan undang-undang, penyusunan kabinet sendiri merupakan hak prerogatif dari presiden. Oleh sebab itu, Herman menganggap hal itu bisa terjadi jika terdapat kinerja yang kurang maksimal.
“Jadi, bila memang tidak maksimal, wajar saja bila presiden melakukan reorganisasi atau reshuffle,” ucap Herman kepada Indozone, Rabu (1/7/2020).
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR ini pun mengimbau agar masyarakat tidak memandang masalah reshuffle dari perspektif politik. Pasalnya, ia menyebut Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk bekerja sesuai visi-misi presiden.
“Sebab, sejak awal periode kedua ini Bapak Jokowi sudah mengingatkan berkali-kali bahwa segala kebijakan pembantunya harus sesuai dan searah dengan visi misi presiden. Kepemimpinan seperti inilah yang kita butuhkan dalam mengatasi masa-masa sulit ini,” paparnya.
Selain itu, Herman juga mengapresiasi arahan Presiden Jokowi kepada seluruh jajaran menterinya dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar pada 18 Juni lalu. Ia menilai hal tersebut menunjukkan kepemimpinan yang tegas.
“Hal ini menunjukkan ketegasan dalam kepemimpinan presiden dalam bekerja mengatasi tantangan-tantangan nasional di masa pandemi ini,” tutup Herman.
