Pemerintah memastikan segera melakukan redistribusi lahan secara cepat dalam rangka reforma agraria sesuai janji Presiden Joko Widodo. Paling tidak, jutaan hektar lahan dari hasil Percepatan Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan hutan produksi segera dibagikan pada warga.
"Selama ini kalau membahas tanah objek reforma agraria (TORA). Masih terbatas pada sertifikasi sehingga banyak yang bilang, TORA kok sertifikasi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Data Kementerian Kegutanan dan Lingkungan Hidup, per Juli 2019, luas lahan PPTKH mencapai 1,2 juta hektare sementara hutan produksi 1,41 juta hektare. "Sekarang kita sudah siap redistribusi lahannya," kat Darmin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019).
Ia menjelaskan, Presiden Jokowi sudah melakukan pembahasan reforma agraria termasuk tanah objek reforma agraria (TORA) dengan para menteri.
Nantinya, lahan dari hasil Percepatan Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan hutan produksi akan diubah batas batas hutannya serta bisa dikonversikan agar lebih produktif.
"Pemda, bupati, gubernur, mereka bisa mengusulkan, mereka harus bilang sejelas jelasnya untuk apa. Untuk masyarakat bisa dibikin sawah misalnya, atau kebun," katanya.
Jokowi sudah memulai program sertifikasi tanah sejak 2015. Presiden gerah dengan lambatnya sertifikasi tanah setiap tahunnya. Padahal, ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Pada 2019, pemerintah menargetan 9 juta sertifikat telah rampung.
