Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik (parpol) dalam menyusun kabinet kerja untuk lima tahun ke depan.
"Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," kata Mikhael Bataona di Kupang, Senin (12/8), seperti dikutip Antara.
Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis di Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu mengatakan Jokowi jangan mengorbankan hak prerogatif sebagai presiden dalam penyusunan kabinet kerja. Hal ini bertujuan demi membarter kekuasaan di dalam pemerintahan.
Apalagi, kata dia, ada kaitan antara kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin dan manuver pimpinan partai politik dalam meminta jatah menteri. Menurutnya, dengan berkaca pada situasi arus bawah politik saat ini, Jokowi seperti terkunci oleh manuver berbagai Ketua Umum parpol soal jatah menteri.
Untuk itu, Mikhael berharap Jokowi harus menunjukkan sikap tegas serta berani membuat terobosan dan menetapkan personil-personil kabinet yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan integritas.
Dia mengatakan, minimal setengah dari menteri kabinet mendatang adalah zaken kabinet atau para profesional yang memahami masalah di bidang-bidang strategis yang hendak dibenahi lima tahun ini.
"Dengan kuasanya yang sangat besar, sudah saatnya Jokowi tegas dalam hal profesionalitas anggota kabinet demi Indonesia yang maju" ujarnya.
Jika tidak, lanjutnya, maka Pemilu yang berdarah-darah dengan biaya sangat mahal hingga puluhan triliun rupiah itu hanya menjadi sebuah akrobat politik tanpa makna.
"Seperti hanya untuk bagi-bagi kursi yang tidak berbasis asas akuntabilitas dan pro pada semangat meritokrasi (semangat untuk membuat penempatan jabatan berdasarkan keahlian dan kemampuan)," kata dia.
