Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha menyatakan, bahwa pihaknya akan menerima dana hibah Rp 206 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adapun dana itu akan digunakan untuk Pilkada tahun 2024 mendatang, dan bersumber dari dana APBD DKI Jakarta.
Hal tersebut diketahui usai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha, menemui Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2022)
"Rp 206 milliar dana hibah untuk Pilkada nanti," ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha kepada wartawan.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Lantik 1.500 PNS, Pesan Sekda: Pastikan Tidak Ada Pungli
Selain itu Munandar menegaskan dana hibah tersebut akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak termasuk media massa dapat memantau langsung penggunaan dana tersebut.
"Saya minta tolong media untuk bisa memantau kita penggunaan dana hibah itu, supaya tidak terlenceng," imbau Munandar.
Baca Juga: Wakil Ketua E DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Punya Fasilitas Konseling
Selain itu Munandar berujar bahwa pada pertemuan tersebut juga membahas penggunaan aset daerah untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang. Dia harap sinergi tersebut dapat terus dilakukan sebagaimana peraturan yang ada di dalam perundang-undangan.
"Alhamdulillah Pak (Pj) Gubernur (Heru Budi Hartono) sudah menyerahkan, berkomitmen, agar kami saling bersinergi dan akan mengoptimalkan fasilitas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tambah Munandar.
Dijelaskan Munandar, untuk aset daerah yang dimaksud yakni ruangan untuk pengawas kecamatan (panwascam) yang berada di 44 kecamatan se-DKI Jakarta.
"Di seluruh 44 kecamatan di DKI Jakarta sudah difasilitasi tempatnya," tutur Munandar.
