Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) berpotensi memicu terjadinya lonjakan perpindahan penduduk ke daerah itu.
"Perpindahan penduduk secara besar-besaran akan terjadi seiring pemindahan ibu kota," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto, Kamis (29/8).
Pengembangan infrastruktur dan meningkatnya jumlah populasi baru pasti terjadi saat pemindahan ibu kota. Untuk itu, Suyanto mengimbau agar perpindahan dilakukan secara bertahap.
"Saya berharap perpindahan tidak dilakukan sekaligus," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terdapat ratusan ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah.
Diperkirakan ada sekitar 100.000 ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kementerian dan lembaga negara pemerintah akan ikut pindah ke Kalimantan Timur. Jumlah itu belum termasuk keluarga mereka.
Ia mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara juga membutuhkan tambahan sumber daya manusia (SDM) serta persediaan blanko KTP elektronik seiring pemindahan ibu kota tersebut.
"Kami butuh tambahan SDM dan persediaan blanko KTP elektronik untuk melayani perpindahan penduduk secara besar-besaran yang dipastikan akan terjadi," kata Suyanto.
