Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dalam sidang pertama Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6), menuding Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral dalam proses Pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2019.
"Ketidaknetralan Polri dan BIN adalah kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif karena melibatkan aparatur pemerintah negara yang direncanakan di seluruh Indonesia. Indikasi tidak netralnya BIN, Kepala BIN Budi Gunawan hadir dalam perayaan ulang tahun PDI Perjuangan, sementara ke perayaan ulang tahun partai lainnya tidak hadir," ujar Denny Indrayana, anggota tim hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan.
Denny menekankan, hal ini jelas bertentangan dengan UU Kepolisian Negara, UU BIN dan UU Pemilu yang menuntut Polri dan BIN untuk menjaga netralitasnya dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden.
Terkait tudingan ketidaknetralan ini, Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Dr. Wawan Purwanto mengatakan, BIN selama ini selalu netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. "BIN netral, tidak ada perintah dari pimpinan untuk memihak ke salah satu pasangan calon manapun," tegas Wawan saat dihubungi oleh Indozone.
Diterangkan olehnya, perintah yang datang dari pimpinan BIN adalah, menjaga agar Pemilu dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang ditetapkan sebelumnya. "Pemilu berjalan aman, itu saja. Perintahnya demikian, menjaga seluruh proses tahapan Pemilu, tidak ada yang lain," tandasnya.
Mengenai kehadiran Budi Gunawan dalam undangan acara ulang tahun salah satu partai politik, serta tidak hadir dalam undangan acara ulang tahun partai politik lainnya, yang juga dituding menjadi indikasi ketidak netralan BIN, Wawan mengatakan, "Kehadiran Kepala BIN adalah sebatas menghadiri undangan. Jika berhalangan hadir, maka biasanya diwakilkan, itu saja," pungkasnya.
