Presiden Joko Widodo menegaskan enggan memakai istilah evaluasi 100 hari dalam roda pemerintahannya, mengingat saat ini merupakan periode keduanya memimpin bangsa.
Jokowi bereaksi demikian karena sejumlah kalangan mengkritik kinerja 100 hari pemerintah. Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap belum memperlihatkan kinerja yang signifikan selama periode tersebut.
"Saya sampaikan sejak awal tidak ada (istilah) 100 hari karena ini keberlanjutan dari periode pertama ke kedua. Ini terus. Enggak ada ini berhenti terus mulai lagi, enggak ada. Ini terus," kata Presiden Jokowi, Kamis (30/1/2020).
Jokowi bukan kali pertama mengatakan tidak ada istilah 100 hari kerja. Kalimat senada sempat dilontarkan Presiden setelah perkenalan para menteri Kabinet Indonesia Maju, 22 Oktober 2019.
Meskipun tidak menetapkan target pada 100 hari kerja pemerintahannya, Jokowi mengaku tetap memberikan key performance indicator (KPI) kepada para menteri.
"Sudah saya berikan KPI sendiri-sendiri, yang jelas yang konkret-konkret, jelas angka-angka, jelas semuanya. Tanyakan langsung kepada menteri-menteri, semuanya harus berada posisi speed yang tinggi karena kita memiliki target, arah yang kita tuju," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siradj, menilai mengkritik pencapaian 100 pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Belum ada yang menonjol itu ya, yang menonjol cuma Natuna, Jiwasraya yang menonjol," ujar Said.
Adapun pengamat politik, Rocky Gerung, juga mengkritik keras era kedua pemerintahan Jokowi.
"Saya kasih nilai sembilan, sembilan untuk kebohongan," ketus Rocky.
