Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan Indonesia bisa saja menggunakan vaksin Pfizer dan Moderna. Tapi, prosesnya saat ini sedang terganjal.
Pasalnya, produsen Pfizer dan Moderna meminta dibebaskan dari tanggung jawab hukum jika produk mereka menyebabkan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI).
"Terkait Pfizer hingga saat ini masih proses, karena ada beberapa klausul dari Pfizer yang kita belum mampu penuhi, salah satunya, indemnification. Pfizer ingin agar mereka dibebaskan dari semua tanggung jawab hukum seandainya ada kejadian KIPI dan mereka meminta sifatnya jangka panjang," katanya dalam RDPU dengan anggota Komisi IX DPR RI, dikutip Jumat (21/5/2021).
Sebelumnya, sejumlah otoritas terkait menyebut program vaksinasi Gotong Royong yang menyasar para pekerja kantoran di Indonesia akan memanfaatkan vaksin jenis Pfizer dan Sputnik.
Namun dalam pelaksanaannya, vaksin yang digunakan berjenis Sinopharm dan CanSino.
Honesti mengatakan sebenarnya tidak ada perubahan jenis vaksin dalam program vaksinasi di Indonesia. Namun pemanfaatan jenis vaksin di Indonesia sangat tergantung dengan binding agreement atau perjanjian yang mengikat.
Sama seperti Pfizer, Moderna juga mengajukan klausul yang sama kepada pemerintah Indonesia, yaitu menolak bertanggung jawab jika warga mengalami efek samping setelah disuntik vaksin buatannya.
Saat ini, pemerintah Indonesia berupaya melakukan negosiasi agar klausul tersebut tidak berlaku dalam jangka panjang.
"Kita menegosiasi ini (klausul indemnification) hanya saat pandemi saja, karena kita yakin mereka pasti akan evaluasi lagi formulasi vaksinnya. ini yang jadi permasalahan sehingga kita belum bisa lakukan kontrak dengan Pfizer," katanya.
Honesti memastikan negosiasi terhadap jenis vaksin Pfizer dan Moderna masih berproses hingga sekarang dan diharapkan sudah ada solusi di bulan Juni 2021.
