Sekertaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan tidak ada kegentingan yang memaksa untuk pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna menuda pelaksanaan Pemilu 2024.
Bagi PDIP Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).
PDIP, kata Hasto, tidak melihat ada alasan untuk menunda Pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
Baca juga: Dita Karang 'Secret Number' Mendadak Trending, Ternyata Jadi 'Rebutan' 2 Brand E-Commerce
"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," beber Hasto.
Jaga Kultur Demokrasi
Hasto menambahkan bahwa periodisasi presiden per lima tahun, merupakan rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonesia.
"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak, maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” tutur Hasto.
Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," tukas Hasto.
