NasDem: Penundaan Pemilu Tidak Bisa Hanya Berdasarkan Big Data

- Kamis, 17 Maret 2022 | 12:54 WIB
Ilustrasi Pemilu. (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)
Ilustrasi Pemilu. (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, seharusnya penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya berdasarkan big data saja. Tapi beragam aspek haruslah juga dipertimbangkan.

“Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan kita. Dan demokrasi adalah pertimbangan yang kita pilih, konstitusi juga,” kata Willy kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).

Dikatakan Willy, sebagai refrensi bisa saja big data dijadikan sebagai pengambil keputusan. Hanya saja, tutur dia, agar seimbang dipadukan dengan kebijaksanaan agar tidak data semata.

“Ya dia jadi salah satu referensi bisa-bisa saja, tapi kan kenapa politik itu dianggap memiliki seninya, Memiliki kebijaksanaan, di sana lah kebijaksanaan berlaku, tidak hanya membebek pada data semata-mata,” ujarnya.

Baca Juga: Ketegasan Ketua DPR yang Tolak Penundaan Pemilu Dianggap Wakili Sikap Mayoritas Masyarakat

“Kita harus melihat siapa, kita harus mengatakan harus dikombinasikan antara profesionalisme dengan integritas dan moralitas. Begitu juga antara big data dengan kebijaksanaan, itu harus, sehingga kita seimbang dalam menjalankan tugas kenegaraan itu,” tambahnya.

Selain itu, dia mengatakan, penundaan pemilu harus melibatkan dialog banyak pihak. Sepertu mendengarkan aspirasi, berdialog dengan masyarakat demi konsensus  bersama

“Prosesnya ini kan bukan sesuatu hal take it for granted, dibutuhkan benar sebuah dialog untuk menyelaraskan semua kepentingan. Ini bukan lagi masalah kalah menang, bukan masalah banyak-banyakan lagi, tapi negara ini mau diarahkan kemana, karena semua dibutuhkan dialog dan konsensus bersama,” tukasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan bicara terkait munculnya wacana penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkannya di Youtube Deddy Corbuzier.

Dalam penjelasannya, Luhut mengklaim memiliki big data yang berisikan percakapan masyarakat hingga sebanyak ratusan juta melalui berbagai media sosial. Di sana, mereka menyuarakan terkait penundaan pemilu.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 10 jutalah," ucap Luhut yang dikutip Indozone, Sabtu (12/3/2022).

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X