Revisi UU PPP Mulai Dibahas, Ditargetkan Selesai sebelum Reses

- Kamis, 7 April 2022 | 17:01 WIB
Rapat paripurna DPR. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Rapat paripurna DPR. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera melakukan pembahasan revisi  undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (PPP). Adapun revisi UU PPP tersebut tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, menyatakan pihaknya bakal menargetkan untuk menyelesaikan pembahasan revisi UU PPP ini diselesaikan sebelum masa sidang ditutup.

"Kita berharap kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup kita upayakan," kata Supratman dalam rapat pleno dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Guna mempercepat proses pembahasan revisi UU ini, Supratman mengimbau kepada ketua kelompok fraksi (Kapoksi) segera mengirimkan nama yang akan menjadi anggota panitia kerja (Panja).

Baca juga: Zulhas Kumpulkan Petinggi PAN di Rumahnya, Ternyata Ada Pembahasan Isu Penundaan Pemilu

“Kita akan meminta ketersediaan teman-teman fraksi nanti untuk kita segera mungkin kirim panja dan kita segera mungkin melakukan pembahasan,” urai dia.

Supratman berencana menjadwalkan akan membahas revisi UU PPP pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di mana Baleg DPR mengaku sudah meminta izin dari pimpinan DPR.

"Kita akan meminta izin untuk bersidang Jumat Sabtu. Kalau memungkinkan hari Minggu. Karena kita mengejar supaya RUU ini sebisa mungkin bisa diselesaikan dan tidak ada persoalan yang terlalu mendasar terkait dengan perdebatan-perdebatan yang terjadi," bebernya.

Dalam rapat pleno hari ini, turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, serta Menkumham Yasonna Laoly.

Dalam rapat ini, pemerintah menyerahkan 362 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan dihapus.

Perwakilan pemerintah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bilamana pemerintah tidak keberatan jika rapat digelar pada akhir pekan demi menyelesailan RUU PPP.

“Pemerintah siap weekend-weekday,” tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Gorontalo Dini Hari

Kamis, 25 April 2024 | 14:57 WIB
X