Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku siap memenuhi panggilannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta setelah dianggap telah menggelar rapat paripurna yang melanggar aturan tata tertib.
"Saya siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya meyakini bahwa setiap palu yang saya ketuk untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan," tulis Prasetyo dalam unggahan akun Instagramnya, Rabu (29/9/2021).
Politisi yang akrab disapa Pras ini menjelaskan, dalam Pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan bahwa setiap Anggota dewan pada rapat berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
Kemudian, ia juga menyebutkan, dalam ayat 2 di Pasal yang sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun, dan kepatutan sesuai kode etik.
Baca juga: Buat Rapat Paripurna Ilegal, Ketua DPRD DKI Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan
"Atas dasar ketentuan tersebut, saya mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, tujuh fraksi yang terdiri dari Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, Golkar, PAN, dan PPP-PKB resmi melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco menyebutkan pelaporan Prasetyo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab agar lembaga DPRD DKI dapat berjalan dengan baik.
"Maka, kita punya kewajiban untuk mengingatkan siapapun yang melanggar ketentuan dan aturan main yang ada di DPR," ucap Basri Baco di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).
