Demokrat Sebut Tingkat Demokrasi Era Jokowi Jauh Lebih Rendah Dari Era SBY

- Minggu, 22 Agustus 2021 | 17:51 WIB
Presiden Jokowi dan SBY. (photo/ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Presiden Jokowi dan SBY. (photo/ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, tingkat demokrasi Indonesia jadi yang paling rendah dalam 14 tahun di era Presiden Jokowi. Hal ini berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit.

Herzaky mengatakan, menurut lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, Freedom House, demokrasi di Indonesia saat ini jauh di bawah masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang bertahan lama di kategori negara bebas atau free.

"Demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo menurut The Economist Intelligence Unit. Bahkan, Freedom House, lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (22/8).

Herzaky mengatakan, banyak hal yang membuat turunnya demokrasi di era Jokowi. Misalnya, penangkapan terhadap orang atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah, di mana fenomena penangkapan itu meningkat setiap tahun.

Bahkan menurut survei, rakyat banyak yang mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Apalagi jika ada yang kritis terhadap pemerintah, maka langsung diserang buzzer, diintimidasi di media sosial hingga ke peretasan akun.

"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja, malah kemudian diburu. Kalah-kalah Harun Masiku yang masih bebas bergentayangan," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatannya memiliki komitmen dan keseriusan untuk mengoreksi total masalah demokrasi di Indonesia. Supaya demokrasi bisa bangkit dari titik nadir.

"Tentu kita berharap, pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, benar-benar memiliki komitmen dan keseriusan melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional," jelasnya.

"Dan, kita semua, masyarakat Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah, agar terus menjaga demokrasi kita, dan menyelamatkan demokrasi kita dari titik nadir," pungkas Herzaky.

 

 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X