Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono enggan memusingkan, masalah penamaan cara pengelolaan dan penanganan banjir di Ibukota. Baginya, istilah normalisasi maupun naturalisasi yang sempat ramai, sama saja. Yang terpenting adalah sungai di Ibukota dilebarkan.
"Yang namanya naturalisasi atau normalisasi, sama kan, dilebarkan (sungainya). Di videonya Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) juga sama, dilebarkan kemudian dibikin supaya menampung air lebih banyak," kata Basuki di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1).
Basuki mengatakan, pelebaran sungai bertujuan untuk menambah kapasitas sungai untuk menampung air lebih banyak, menambah kapasitas sungai, meminimalisir terjadinya banjir. Ia pun enggan berdebat soal nama metodenya.
"Saya enggak mau debat, enggak didik untuk debat saya tuh," katanya.
Ditambahkan olehnya, pemerintah tetap berupaya memerhatikan solusi penanganan banjir secara menyeluruh, termasuk di hulu dan hilir. Untuk hulu, Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Sementara di hilir, ada pembuatan sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
Namun, pembuatan sodetan ini juga terkendala masalah pembebasan lahan yang tidak gampang. Menurutnya, Kementerian PUPR hanya mengurusi pembangunan fisiknya. Sementara, untuk masalah pembebasan lahan, wilayah kewenangan Gubernur DKI Jakarta.
Untuk diketahui, banjir yang melanda Jakarta dan daerah sekitarnya di pada awal tahun ini, memunculkan 'perdebatan' mengenai metode pengelolaan sungai, terkait penambahan kapasitas sungai. Menteri Basuki menyebutnya normalisasi, sementa Gubernur Anies menyebutnya naturalisasi.
