Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pergerakan se Kota Medan menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Sumut. Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan terhadap RUU KPK.
Ratusan mahasiswa ini menilai revisi UU KPK tersebut akan melemahkan KPK dengan diterapkannya peraturan berlebihan terhadap kewenangan penyadapan, kewenangan penuntutan, dan dewan pengawas.
"Kami anggap revisi ini justru akan melemahkan KPK. Kami yakin kalau operasi penyadapan dibatasi, maka operasi tangkap tangan akan sulit dilakukan," kata Muhammad Juliandi Arisha selaku Koordinator Lapangan.
Mereka juga meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah karhutla di Riau.
"Kami mau permasalahan ini segera diusut tuntas oknum yang menjadi dalang kebakaran hutan di Riau, yang hari ini telah merugikan masyarakat baik faktor ekonomi, kesehatan dan sosial," ujarnya.
Mereka juga meminta agar pemerintah menarik kebijakan tentang naiknya tarif listrik. Mereka menilai masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan subsidi dari PLN.
"Kami sangat kecewa dengan manajemen BPJS yang mengeluarkan kebijakan menaikan iuran 100 persen tanpa melihat kondisinya realita yang ada di kalangan masyarakat bawah," tegasnya.
