Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewajibkan Calon anggota legislatif (caleg) wajib mengikuti pendidikan antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Sekretaris Jenderal PKB M Hasanuddin Wahid menyatakan, mendukung penuh usulan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana bahwa setiap calon anggota legislatif (Caleg) dan juga calon kepala daerah yang maju di Pemilu wajib mengikuti pelatihan antikorupsi dari KPK.
Menurutnya program tersebut sesuai dengan mandat pendirian PKB dan akan terus menjadi tekad seluruh pengurus dan juga kader.
"Kami tentu sangat mengapresiasi dan mendukung program Politik Cerdas Berintegritas ini. Saking semangatnya dari jam 6 pagi tadi kami sudah kumpul di kantor DPP PKB sebelum berangkat ke sini. Semua ini kami lakukan sebagai bentuk penghormatan kami kepada pak Firli (Bahuri) dan juga KPK," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
Anggota Komisi X DPR RI ini berkata bahwa dari 80 orang pengurus PKB menghadiri seluruh rangkaian kegiatan pendidikan antikorupsi bernama Politik Cerdas Berintegritas (PCB) pada Selasa siang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Jadi kita wajibkan seluruh Caleg ikut pendidikan antikorupsi KPK," tuturnya.
Dia berkata pendidikan antikorupsi melalui program PCB yang digelar KPK menjadi satu media penting dalam menanamkan integritas seluruh pengurus dan kader PKB. Sebab itu ia menilai suksesnya PCB menjadi tolok ukur suksesnya pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Demokrat Akui Sedang Intens Berkomunikasi dengan PKB-PKS
"PCB itu artinya KPK sukses dalam pemberantasan korupsi. Karena indikasi dari kesuksesan ini adalah kalau PCB ini terus berlangsung," urai dia.
Hasanuddin berkata KPK periode saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Ia menyebut KPK sekarang tidak hanya gencar pada penindakan setiap praktik tindak pidana korupsi, tetapi juga gencar melakukan pencegahan yang salah satunya diwujudkan dalam program PCB.
"PCB ini terobosan baru dan luar biasa, KPK pada periode ini pencegahannya dikencangin, sistemnya dibenahi," ujar Cak Udin.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pentingnya pendidikan antikorupsi. Ia mengatakan, pendidikan antikorupsi merupakan elemen yang sangat penting untuk mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk bagi partai politik.
"Partai politik itu seharusnya dia mengadu ide serta kreatifitas sehingga kadernya memang disiapkan untuk memimpin," kata Firli.
KPK disebut Firli mengedepankan pendidikan sebagai salah satu national interest dalam roadmap pemberantasan 2022-2045. Menurutnya, 2045 akan menjadi tahun penting karena tahun tersebut Indonesia akan menjadi lima kekuatan ekonomi dunia dengan syarat Indonesia harus bersih dari korupsi.
