Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan pihaknya menyambut baik inisiasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang menyebut bakal menggandeng KPK untuk mengusut tuntas praktik mafia pertambangan.
"KPK tentu akan menyambut baik inisiasi Menko Polhukam untuk menyelesaikan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang, atau sektor lainnya dalam hal kebocoran tersebut diduga karena adanya dugaan korupsi," ujar Ghufron dalam keterangannya, Senin (7/11/2022).
Ghufron mengungkapkan, lembaga antirasuah juga sudah melakukan sejumlah kajian soal isu pertambangan, khususnya di sektor batu bara. Selain itu, kata dia, KPK juga telah melakukan perbaikan sistem melalui Sistem Informasi Pengelolaan Batubara (Simbara).
"Harapannya rantai proses bisnis batubara lebih pasti, transparan, serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri didahulukan dengan mematuhi DMO (Domestic Market Obligation)," ungkap Ghufron.
Senada dengan Ghufron, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyambut baik keinginan Mahfud MD untuk berkoordinasi dengan lembaga antirasuah. Dia menyebut, pihaknya juga sudah memonitor tata kelola pertambangan dan perkebunan sawit.
"KPK lewat korsup sektor SDA memonitor tatakelola pertambangan dan perkebunan sawit," ucap Alex.
Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan bakal berkoordinasi dengan KPK untuk mengungkap mafia pertambangan yang ada di Indonesia. Dia menyebut, pihaknya akan menyerahkan data-data yang dibutuhkan agar KPK segera memberantas praktik-praktik mafia tambang.
"Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," kata Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut buntut beredarnya video pengakuan Ismail Bolong. Dalam video itu, Ismail Bolong mengaku sempat memberi uang setoran hasil tambang ilegal kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun, Ismail telah menarik pernyataannya tersebut.
"Saya klarifikiasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu saya tidak pernah memberi kasih kepada kabareskim, apalagi memberi uang, saya tidak kenal," ujar Ismail dalam keterangannya dikutip Senin (7/11/2022).
Sebelumnya di beritakan, video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial dan mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar tiap bulannya.
“Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai Rp10 miliar dengan setiap bulannya," kata Ismail Bolong dalam videonya.
Kemudian, Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yakni memberikan uang sebanyak tiga kali. Pertama, uang disetor bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp2 miliar.
“Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau,” lanjut dia.
