Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (30/05/2022), dan membahas terkait perkembangan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Pertemuan itu pun disebut menegaskan bahwa pemerintah serius menjalani Pemilu 2024.
Mengenai hal tersebut, Kepala lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio memandang langkah tersebut sebagai hal positif karena membuktikan Pemilu 2024 akan berjalan tepat waktu. Hal itu juga dinilai menepis isu penundaan yang sempat merebak belakangan ini.
“Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gosip gosip tertentu,“ ujar Hendri kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Bahkan Jokowi menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan," tutur Nyarwi.
Baca Juga: TNI-Polri Tembak Mati 1 Anggota KKB di Puncak Papua, Ini Rentetan Teror Pelaku
Dia memandang pertemuan itu juga menjadi bantahan terkait isu pemilu yang beberapa saat lalu menjadi polemik seperti penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100%," katanya.
Nyarwi juga menggarisbawahi KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu yang baik. KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas.
"Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu, saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas," tandasnya.
Siapkan Regulasi
Lebih lanjut Nyarwi juga menyarankan agar KPU bersiap dengan segala kemungkinan yang muncul akibat waktu kampanye yang diperpendek menjadi 90 hari. Apalagi, Pemilu 2024 digelar dengan melibatkan banyak kontestan dan berbagai pemilihan, dari DPRD hingga presiden.
KPU didorong untuk mempersiapkan diri dengan aturan dan regulasi yang memadai. KPU patut melihat kembali aturan yang sudah ada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Menerbitkan kalau itu belum ada, mereview dan merevisi kalau itu belum memadai, atau aturannya terlalu kompleks bisa dibuat lebih sederhana. Dengan ketentuan masih dalam batas kewenangan KPU," tandasnya.
Sebelumnya, komitmen penyelenggaraan pemilu 2024 tepat waktu juga disampaikan legislatif. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024.
