Pemberian bantuan sosial di tengah pandemi corona, sempat membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy bersitegang.
Ketegangan itu terjadi saat rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan diikuti oleh beberapa menteri dan kepala daerah.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Kejadian itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, bersama dengan sejumlah kepala daerah beberapa waktu lalu.
Dalam rapat itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta sebanyak 3,6 juta orang.
Muhadjir mengatakan, saat itu Anies mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengurus bantuan sosial untuk 1,1 juta warga di wilayah tersebut.
Sedangkan 2,5 juta warga sisanya akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun menyetujui kesepakatan itu. Kemensos pun telah melakukan pengecekan terhadap 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.
Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan, dari 2,5 juta orang itu terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK). Selanjutnya, bansos disalurkan pertama kali dari Pemprov DKI. Di saat inilah, Muhadjir merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," ujar Muhadjir.
Padahal, berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta mempunyai target masing-masing, bukannya salah satu mengisi kekosongan seperti yang diungkapkan Anies Baswedan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan" sambungnya.
Tak sampai di situ, persoalan juga terjadi saat ditemukan adanya KK double yang menerima bansos. Ada KK yang seharusnya mendapat bansos dari Kemensos, tapi juga menerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, ditemukan pula KK yang seharusnya mendapatkan bansos, tapi malah tidak mendapatkan bansos sama sekali. Akhirnya, Kemensos meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin yang terdampak virus corona.
