The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Ma'ruf Amin Pimpin Langsung Program Percepatan Tangani Stunting
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Setwapres)
News

Ma'ruf Amin Pimpin Langsung Program Percepatan Tangani Stunting

Minta K/L dan Pemda konvergen.

Rabu, 21 Oktober 2020 12:56 WIB 21 Oktober 2020, 12:56 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) bersama pemerintah daerah melakukan konvergensi dalam melaksanakan program percepatan pencegahan stunting pada anak.

Ia mengatakan saat ini di tingkat pusat terdapat 23 K/L yang terlibat dalam penanganan stunting atau kekerdilan. Ma'ruf Amin yang dalam hal ini selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan semuanya memiliki program kegiatan dan anggaran masing-masing.

"Belum lagi anggaran yang disediakan oleh Pemda dan pemerintah desa. Oleh karena itu, presiden dan saya memimpin langsung percepatan pencegahan kekerdilan pada anak, terutama untuk memastikan konvergensi benar-benar terjadi dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai," kata dia, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Pencegahan Kekerdilan pada Anak secara virtual dari Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (21/10/2020).

Menurutnya, konvergensi merupakan upaya untuk memastikan program-program intervensi dapat diterapkan dengan baik di wilayah dengan angka kekerdilan pada anak tinggi, sehingga upaya menurunkan prevalensi stunting pada anak dapat tercapai.

"Hal ini (konvergensi) diperlukan karena sesungguhnya sebagian besar program intervensi tersebut telah tersedia, tetapi belum konvergen. Penurunan prevalensi kekerdilan pada anak akan menjadi efektif bila suatu wilayah menerima keseluruhan program atau kegiatan tadi," lanjutnya.

Untuk mewujudkan konvergensi dalam penanganan kekerdilan pada anak itu, Ma'ruf berpesan agar para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah yang terlibat untuk saling berkoordinasi dan menghilangkan ego-sektoral.

"Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego-sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama antarpihak," tegasnya.

Pemerintah berambisi untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak secara nasional menjadi 14 persen pada 2024. Pada 2013, angka stunting pada anak di Indonesia tercatat mencapai 37,2 persen, dan angka itu terus menurun hingga pada 2018 menjadi 30,8 persen.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, terdapat 27,7 persen anak bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami kekerdilan pertumbuhan badan pada 2019.

"Ini artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian menjadikan mereka mengalami kekerdilan ini," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah terus menekan jumlah anak dengan kekerdilan pertumbuhan melalui pemenuhan gizi ibu hamil dan pertumbuhan 1.000 hari pertama kehidupan bayi, dengan tujuan menciptakan SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas.


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Utami Evi Riyani

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US