Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku, kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI yang menolak Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI tersebut soal anggaran Rp888 miliar untuk tunjangan kerja anggota dewan.
Pasalnya, menurut Taufik, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tersebut pada rapat sebelumnya, ikut menandatangani setuju dengan wacana kegiatan dewan tersebut.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," ungkapnya, Rabu (2/12/2020).
Jika ingin menolak, menurut Ketua Pansus RKT DPRD DKI itu, seharusnya berdebat di dalam tidak perlu pencitraan menolak RKT. Padahal, ia menyebutkan PSI menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.
Baca Juga: Anggaran Kerja DPRD DKI Capai Rp888 Miliar, PSI: Kami Menolak!
"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyak lah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi," ungkap Politisi Gerindra itu.
"Iya dong, di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," tambah Taufik.
Diberitakan sebelumnya, Taufik menjelaskan bahwa anggaran Rp888 miliar yang terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, melainkan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun.
