Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2020-2024.
Hal tersebut sebagaimana hasil rapat kerja antara Baleg DPR bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada 14 Januari 2021 yang lalu.
Baca juga: Nissa Sabyan Dikabarkan Jadi Pelakor, Istri Ayus Sindir Pakai Hadis Nabi
“Revisi UU ITE masuk prolegnas jangka menengah 2020-2024 nomor urut 7 usulan DPR, bukan masuk prolegnas prioritas 2021,” kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).
Pria yang akrab disapa Awiek ini menuturkan, bisa saja revisi UU ITE masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Apalagi hingga kini prioritas tahun 2021 tak kunjung disahkan dalam rapat paripurna.
Kata Awiek, bisa saja Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menugaskan Baleg untuk melakukan rapat kerja ulang dengan mengubah prolegnas prioritas yakni bisa menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU.
Baca juga: Berkali-kali Pacaran, Cewek Ini Diselingkuhi dan Ditinggal Nikah, Putus Asa dan Trauma
“Maka, bisa saja Bamus menugaskan Baleg untuk raker ulang dengan mengubah prolegnas prioritas yakni bisa menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU,” tuturnya.
“Atau bisa juga nanti di paripurna diputuskan. Namun, perlu ditegaskan bahwa keputusan prolegnas harus dibuat dalam rapat tripartit antara DPR, pemerintah dan DPD,” tambahnya.
Terhadap keinginan Presiden intik merevisi UU ITE pada dasarnya pihaknya tidak keberatan. Untuk itu, jangan sampai UU ITE digunakan menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada.
“Tapi jika memang sudah memenuhi unsur ya tetap bisa digunakan. Artinya harus dipilah benar mana yang bisa dijerat UU ITE dan mana yang tidak bisa dijerat UU ITE,” tukas Awiek.
