Minta Izin Investasi Miras Dicabut, Ustaz Hilmi Ingatkan Wapres Kasus Polisi di Cengkareng

Ustaz Hilmi Firdausi juga ikut menyoroti pemberian izin investasi minuman keras di daerah tertentu.

Dia meminta Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membantalkan aturan yang diakomodir dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Hilmi melalui akun Twitter @Hilmi28, Jumat (26/2/2021).

Hilmi mengingatkan pemerintah tentang kasus penembakan personel TNI dan warga sipil oleh oknum polisi di Cengkareng, Jakarta Barat, Bripka CS.

"Bismillah...Dear Pak @Kiyai_MarufAmin, sbg wapres kami mhn Kyai mengingatkan Presiden utk mencabut kembali izin ini. Aplg baru sj trjdi kasus Cengkareng. Juga utk Ulama2 yg dkt dgn pemerintah mhn ikut mengingatkan. Jgn sampai ini mnjdi dosa berjamah krn membiarkan kemudharatan," cuit Hilmi.

Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ustaz Tengku Zulkarnain juga menyentil kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol.

Izin yang diberikan sesuai Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal itu memungkinkan masuknya modal asing investasi miral baik sekala kecil maupun besar.

Perpres yang diteken pada 2 Februari 2021 itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kebijakan tersebut hanya berlaku di daerah tertentu. 

"Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tulis Lampiran III Perpres.

Kebijakan ini kemudian menuai beragam komentar. Seperti yang diutarakan Ustaz Tengku Zulkarnain, Jumat (26/2/2021).

Melalui akun Twitter @ustadtengkuzul, Tengku Zulkarnain menyentil Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.