Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kinerja dan integritas dari berbagai institusi di Indonesia masih perlu perbaikan baik yang bersifat publik maupun swasta.
“Berbagai survei menunjukkan kita masih perlu untuk memperbaiki kinerja dan integritas institusi-institusi di Indonesia baik publik dan swasta,” katanya di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (10/12/2020).
Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dari hasil survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia mencatatkan sebanyak 30 persen para pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan.
“Walau angka ini masih lebih baik dari India 39 persen atau Kamboja 37 persen tapi kita tidak boleh sama sekali merasa senang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan hal tersebut sangat mengecewakan karena baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga (K/L) sudah ditingkatkan tunjangan kinerjanya.
Baca juga: Demi Tambah Pasokan Gas, DPD Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terhadap Gas Natuna
Tak hanya itu, berbagai upaya pencegahan adanya tindakan tidak terpuji ini juga telah dilakukan seperti digiatkannya wilayah birokrasi bersih dan melayani serta bebas korupsi.
“Namun kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi strategi kita dalam memperbaiki birokrasi,” katanya.
“Buat mereka pemerintah itu satu. Kita lihat dinas daerah mendapatkan feedback masih tidak baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional,” tambahnya.
