Terkait dengan pemakaian cadar bagi wanita dan celana cingkrang bagi laki-laki di pemerintahan, ulama Aceh menyatakan bahwa ini tak ada hubungannya dengan radikalisme.
"Radikalisme itu ideologi, pemahaman seseorang. Bukan dilihat dari cara berpakaian seseorang," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh, Jumat (01/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Ali menanggapi wacana larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang yang dikemukakan Menteri Agama Fachrul Razi.
Dilansir dari ANTARA, Tgk H Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal ini mengatakan bahwa pemakaian cadar dan celana cingkrang merupakan hak privasi masing-masing individu masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak ada hubungannya dengan tugas dan pelayanan pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Meski demikian ia mempersilahkan pemerintah jika aturan tersebut hendak diterapkan.
"Terserah kepada pemerintah. Tapi, penerapan larangan itu harus dimusyawarahkan, dibuat peraturan dengan sebaiknya. Sosialisasikan apa tujuan sebenarnya larangan cadar dan celana cingkrang tersebut," ungkapnya.
Tapi yang harus diingat, kata Tgk H Faisal Ali, pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak ada substansinya dengan pemerintahan. Alangkah baiknya, pemerintah mengurus persoalan bangsa lainnya.
"Banyak persoalan lainnya yang perlu dipikirkan dan diselesaikan pemerintah demi mewujudkan masyarakat yang aman tenteram, dan damai. Radikalisme itu tidak ada identik dengan cadar dan celana cingkrang," ujar Faisal.
