Saat Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (16/8/2019), Presiden Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.
“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.
Rencana pemindahan ibu kota sudah dilontarkan semenjak Presiden Soekarno berkuasa. Isu ini, muncul dan tenggelam seiring pergantian pemerintahan dan kebijakan presiden.
Namun, sejak dua tahun lalu, Jokowi mengungkapkan keinginnya di era pemerintahanya bisa merealisasikan pemindahan ibu kota. Kajianpun di lakukan Bappenas. Sudah puluhan kali rapat dan tinjauan lapangan dilakukan Joko Widodo ke beberapa tempat yang bakal menjadi calon Ibu Kota.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan adalah alternatif ketiga yang dipilih Joko Widodo dari berbagai usulan yang dipaparkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Alternatif pertama, ibu kota tetap di Jakarta, dengan seputaran istana dan Monas dibuat hanya khusus untuk kantor pemerintahan kementerian/lembaga untuk menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahannya dipindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius kira-kira 50-70 km dari Jakarta. Perpindahan tetap di pulau Jawa ini, mencontoh seperti Putra Jaya yang ada di Malaysia.
Dan alternatif ketiga, memindahkan ke luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Model seperti ini sudah dilakukan misalkan di Brazil, di Korea dan juga di Kazakhstan, yang artinya pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain.
Jokowi menegaskan, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan karena Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.
“Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” kata Presiden Jokowi.
Ia menegaskan, ibu kota baru, bakal dirancang sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.
Kritik dilontarkan pihak oposisi yang menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan adalah langkah kurang tepat, karena melihat situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini.
"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya memindahkan ibu kota," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera yang juga politisi PKS.
Mantan Cawapres Sandiaga Uno yang sekaligus lawan tarung politik Jokowi di Pilpres 2019, menilai pemindahan ibu kota bukan yang utama. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan segala langkah yang akan diambil.
