Presiden Joko Widodo meminta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan, sebagai dampak pandemi corona untuk diprioritaskan mendapat Kartu Pra Kerja.
Dalam rapat terbatas dengan topik "Mitigasi Dampak COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan" pada Kamis (30/4/2020), yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat lainnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa jumlah pendaftar Kartu Pra Kerja sudah melampaui target.
"Informasi terakhir yang saya terima yang mendaftar untuk Kartu Pra Kerja sudah 8,4 juta padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar diberikan prioritas," ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, ia juga meminta agar para pekerja migran baik yang ada di luar negeri maupun yang sudah kembali ke Tanah Air tetap dilindungi.
"Berikan perlindungan kepada para pekerja migran baik yang sudah kembali ke Tanah Air maupun yang masih di luar negeri sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi dan kita juga telah mengirimkan paket-paket sembako bagi para pekerja migran kita di Malaysia dan saya minta ini tetap diteruskan," sambungnya.
Sejak dibuka pada 11-16 April 2020, jumlah pendaftar program Prakerja gelombang pertama yang terverifikasi sebanyak 4,428 juta dan yang memenuhi kriteria hanya 2,07 juta peserta. Dari jumlah itu, pemerintah akan meloloskan sebanyak 168.111 peserta.
Peserta yang lolos akan mendapat insentif total sebesar Rp3,55 juta, yang akan diberikan secara bertahap. Insentif pertama, pemberian biaya bantuan sebesar Rp1 juta untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital.
Insentif kedua pasca penuntasan pelatihan pertama akan diberi sebesar Rp2,4 juta terdiri dari Rp600.000 per bulan.
Sedangkan insentif pasca pengisian yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya sebanyak 3 survei dengan total Rp150.000. Program Kartu Pra Kerja ini nantinya akan berjalan sampai 30 gelombang.