Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membantah bahwa, ada pemangkasan anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah tahun 2020. Anggaran ini kabarnya dialihkan untuk keperluan pembiayaan balap mobil listrik Formula E.
Dilansir dari ANTARA, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, mengatakan bahwa penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dibahas bersama anggota DPRD dalam rapat komisi. Anggaran ini didapatkan setelah dilakukan penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara profesional.
"Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada saat pembahasan di forum komisi. Gubernur selalu berpesan kepada ASN (aparatur sipil negara) agar memberikan perhatian lebih untuk pendidikan dan keadilan sosial. Rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucap Syaefuloh, Rabu (13/11).
Syaefuloh menjelaskan bahwa anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS 2020, telah disampaikan secara resmi pada Juni 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen itu tercatat ada 105 lokasi dengan usulan anggaran sebesar Rp2.570.202.489.835.
Dari usulan tersebut, dilakukanlah penelitian, pemeriksaan, peninjauan lapangan dan penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Dari proses penelitian tersebut, ada sebanyak 86 lokasi yang perlu dilakukan perbaikan.
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lalu menjelaskan bahwa, anggaran untuk 86 lokasi tersebut sebesar Rp2.114.819.786.888 atau terkoreksi sebesar Rp455.382.720.947.
Dari penyesuaian lokasi dan anggaran rehabilitasi dengan jumlah total itu, selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp163.308.535.435 dan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp113.324.256.750 atau seluruhnya sebesar Rp276.632.792.185.
Jadi, secara keseluruhan, Dinas Pendidikan mengusulkan kegiatan rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru seluruhnya sebesar Rp3,69 triliun yang kemudian diusulkan penyesuaian di rapat komisi menjadi Rp3,48 triliun atau terevisi sekitar Rp211.962.438.009.
Syaefuloh bahkan mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi gedung sekolah secara keseluruhan, terutama pada 2017 sampai 2020, dengan rincian: Rp1.531.640.996.392 (2017), Rp1.816.262.558.938 (2018), Rp2.021.088.798.113 (2019) dan Rp3.508.011.322.319 (2020).
"Sektor pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dan salah satunya dibuktikan dengan komitmen untuk peningkatan anggaran pendidikan dalam dua tahun terakhir," ujar Syaefuloh.
"Jika dibandingkan dengan total usulan anggaran, maka anggaran sektor pendidikan 2020 mencapai 24,10 persen dari total anggaran. Artinya, kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari total APBD sesuai Undang-Undang Pendidikan telah terpenuhi," ucapnya.
Syaefuloh juga menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berkonsentrasi untuk meningkatkan jumlah gedung sekolah yang perlu diperbaiki, tapi juga melakukan peningkatan kualitas rehabilitasi di antaranya dengan menciptakan sekolah ramah anak, ramah difabel, rencana pemasangan solar panel dan pemasangan rumput sintetis untuk sarana olahraga siswa.
Jika melihat, RPJMD 2017-2022, terdapat 532 sekolah yang ditargetkan mengalami perbaikan atau rehab. Dari banyaknya sekolah tersebut, hingga tahun 2019, baru 346 sekolah yang sudah diperbaiki. 86 sekolah diusulkan pada tahun 2020 dan 100 sekolah sisanya akan diselesaikan pada tahun 2022.
