Pemerintah bakal meningkatkan kualitas pembekalan pranikah. Ini dilakukan supaya pembekalan pranikah bisa benar-benar dipahami oleh para calon suami-istri. Melingkupi berbagai sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/11), mengatakan bahwa pembekalan pranikah tersebut harus diberikan kepada setiap calon pengantin baru dengan bahan materi pembekalan yang juga harus diperkaya.
Ia mengatakan bimbingan pranikah menjadi tanggung jawab lintas kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, KemenkopUKM, dan BKKBN.
Ini karena pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan saja, melainkan multiaspek, mencakup perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah berketurunan atau reproduksi.
Harus ada tindak lanjut
Menurut Menko PMK, pembimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan, melainkan juga harus ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah.
Misalnya, kata dia, jika ditemukan bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin membuka usaha, maka yang bersangkutan harus dibukakan akses pendanaannya lewat Kementerian Koperasi dan UMKM.
Kebijakan itu harus diambil untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia sebagai bagian dari hulu pembangunan manusia Indonesia.
Lebih lanjut, Muhadjir berpendapat sampai saat ini masih banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga, seperti masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bayi cacat lahir, kekerdilan, gizi buruk, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan bawah umur, dan rumah tangga miskin.
“Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan sungguh-sungguh bisa menggagalkan upaya membangun generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana visi Bapak Presiden Joko Widodo," kata Muhadjir.
