Pemerintah mengkonfirmasi bahwa saat ini tengah mempersiapkan dua evakuasi besar terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Kapal Dream World dan juga Kapal Diamond Princess. Evakuasi tersebut terkait dengan terjadinya kasus penyebaran virus corona (Covid-19) yang terjadi di dua kapal pesiar tersebut, di mana para WNI tersebut bekerja.
Sekretaris Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto mengungkapkan, ada dua opsi evakuasi WNI yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu melalui jalur udara atau melalui jalur laut dengan menggunakan KRI Soeharso. Sebelumnya diberitakan, ada empat WNI di Kapal Diamond Princess yang terinfeksi virus corona.
"Ada dua kapal yang segera kita respon. Rencana respon sudah kita buat detil. Karena ini masalah negara, maka keputusannya berada di Presiden. Kemarin pada waktu rapat, Presiden masih menangguhkan dahulu keputusannya. Sampai saat ini masih belum ada keputusan," ujar Achmad dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Ia menjelaskan, jumlah WNI ABK di Kapal Dream World disinyalir jumlahnya mencapai 270 orang. Adapun WNI ABK di Kapal Diamond Princess jumlahnya 74 orang. Adapun masing-masing kapal, skenario penjemputannya berbeda.
"Kita sedang menunggu keputusan, kalau memang go, kita langsung jalan. Yang pasti ini masuk kedalam kelompok ODP (Orang Dalam Pemantauan), makanya perlu dilakukan observasi. Kita mencari cara yang aman bagi mereka, termasuk bagi masyarakat yang akan menerima mereka," jelasnya.
Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga mengakui bahwa pemerintah telah menyiapkan dua opsi penjemputan terhadap WNI di dua kapal tersebut. Meski demikian, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa keseluruhan ABK yang akan dievakuasi tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan kesehatan, untuk memastikan status kesehatan mereka.
"Mengenai moda transportasi, masih menunggu keputusan. Kita juga menunggu hasil pemeriksaan kesehatan para ABK (apakah terkena virus corona atau tidak)," ujar Plt Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah kepada Indozone, Jumat (21/2/2020).
