The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Profil Singkat 9 Hakim Konstitusi dalam Sidang Sengketa Pemilu 2019
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
News

Profil Singkat 9 Hakim Konstitusi dalam Sidang Sengketa Pemilu 2019

Jumat, 14 Juni 2019 11:52 WIB 14 Juni 2019, 11:52 WIB

INDOZONE.ID - Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan sidang perdana terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jakarta, Jumat (14/6).

Adapun agenda sidang perdana ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan kubu Prabowo-Sandiaga pada Jumat (24/5) tengah malam. Dalam sidang ini, MK mengundang pihak yang diadukan yaitu KPU, Bawaslu, dan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Nantinya, ada sembilan Hakim Agung yang menjadi pengadil dalam sidang sengketa hasil pemilu 2019. Berikut adalah profil singkatnya, dilansir dari Antara, Jumat (14/6).

1. Anwar Usman

ANTARA
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Beliau merupakan kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Desember 1956. Karir pertamanya sebagai guru honorer di tahun 1975. Anwar menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta pada 1984. Kemudian, dia mengikuti tes calon hakim dan diterima sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, dari tahun 1997-2003, Anwar menjabat sebagai Asisten Hakim Agung. Berlanjut dengan pengangkatannya sebagai Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003-2006. Lalu tahun 2005, dia diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

Beliau juga tercatat sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode 2006-2011. Pada 2011, Anwar resmi menjadi Hakim Konstitusi dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Kemudian pada April 2018, beliau terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat.

2. Aswanto

ANTARA
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Guru Besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin ini sebelumnya sering menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan di MK. Beliau juga pernah dipercaya MK menjadi satu dari tiga anggota panitia seleksi Dewan Etik MK, bersama dengan Laica Marzuki dan Slamet Effendi Yusuf.

Kemudian, beliau mendaftar sebagai hakim konstitusi setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap sejumlah sengketa Pemilukada.

3. Arief Hidayat
Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mendaftar sebagai hakim konstitusi melalui jalur DPR. Kemudian, beliau terpilih dan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 April 2013 di Istana Negara.

Arief juga pernah menjabat sebagai ketua di beberapa organisasi profesi. Seperti, Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

Selang dua tahun menjadi hakim konstitusi, Arief dipercaya menjadi Ketua MK periode 2014-2017 menggantikan posisi Hamdan Zoelva. Dia kemudian dipilih kembali sebagai Ketua MK hingga 2018 karena masa jabatannya sebagai hakim konstitusi telah usai. Namun, DPR memutuskan memilih Arief untuk kembali menjabat sebagai hakim konstitusi.

4. Wahiduddin Adams
Wahiduddin Adams menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian meraih gelar doktor pada 2005 di Ilmu Peradilan Islam, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jakarta. 

Beliau dikenal aktif berorganisasi. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun. Kemudian, menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sejumlah organisasi lainnya.

Wahid kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, beliau mendaftar sebagai hakim konstitusi melalui jalur DPR.

5. I Dewa Gede Palguna
Di masa remajanya, Palguna bercita-cita menjadi seorang penerbang pesawat tempur Angkatan Udara, Namun, dia gagal dalam seleksi administrasi.

Mahasiswa teladan tahun 1986 ini pernah ditawari menjadi diplomat. Namun, dia memutuskan menjadi dosen. Profesi sebagai akademisi dan keaktifannya menulis kemudian mengantarkan Palguna menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004 sebagai utusan daerah.

Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi. Dia kemudian terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda pada saat itu.

6. Suhartoyo
Cita-cita Suhartoyo adalah bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri. Namun, hal itu gagal terwujud karena dia akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Ilmu Hukum.

Dia pun memulai karirnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, meski awalnya Suhartoyo tertarik untuk menjadi jaksa.

Selanjutnya, dia dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. 

Kemudian, beliau sempat menjabat sebagai Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011).

Sejak 7 Januari 2015 lalu, Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi  menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi.

7. Manahan M.P. Sitompul

Instagram/@
Instagram/@riskymanik12

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim sejak April 2015. Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/4) di Istana Negara, Jakarta.

Karirnya sebagai Hakim dimulai sejak dia terpilih sebagai hakim di PN Kabanjahe tahun 1986. Kemudian, dia berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2. Hingga pada 2002, Manahan dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.

Dia kemudian dimutasi ke PN Pontianak pada tahun 2003. Kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen di tahun 2005 dan pada 2007 dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi Hakim Tinggi PT Manado tahun 2010, dia dipercaya menjadi dosen di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2.

Setelah mutasi ke PT Medan tahun 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di Program S2 untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.

Pada 2013, Manahan mengikuti tes calon hakim agung, namun gagal pada tahap akhir fit and proper test di DPR. Di tahun yang sama, Manahan kemudian dipanggil oleh MA untuk fit and proper test menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi. Dia berhasil dan ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, Bangka Belitung.

8. Saldi Isra

Instagram/@dindaaryani28
Instagram/@dindaaryani28

Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra resmi dilantik Presiden Joko Widodo pada 11 April 2017. Beliau menggantikan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2017-2022.

Pria kelahiran 20 Agustus 1968 ini pernah menjadi dosen di Universitas Andalas hampir 22 tahun lamanya sambil menuntaskan pendidikan pascasarjana yang ia tuntaskan dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia tahun 2001.

Saldi Isra berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat lulus Cum Laude. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Keaktifannya sebagai penulis di berbagai media massa dan jurnal nasional maupun internasional, membuatnya telah melahirkan ribuan karya. Selain aktif mengajar dan menulis, Saldi dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Tak hanya itu, Saldi juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Tanah Air.

9. Enny Nurbaningsih

Setkab
Sekretariat Kabinet RI

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia melalui jalur pemerintah. Sebelumnya, wanita kelahiran Pangkal Pinang tersebut menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Setelah lulus SMA, wanita kelahiran 27 Juni 1962 ini pun rela merantau dari Pangkal Pinang ke Yogyakarta guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dia pun merampungkan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum pada 1981 silam.

Enny dikenal aktif berorganisasi terkait dengan ilmu hukum yang digelutinya, yaitu ilmu hukum tata negara. Dia juga pernah membentuk Parliament Watch bersama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada tahun 1998.

TAG
Indozone Media
Indozone Media
Indozone Media

Rizka

Writer
Indozone Media

Rizka

Reporter
JOIN US
JOIN US