Pemerintah mengevaluasi kembali rencana pembangunan 10 proyek Infrastruktur untuk dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2019-2024.
Sebelumnya, hal itu sudah dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Daftar Usulan PSN antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Rabu (15/4/2020) kemarin.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, pencoretan 10 proyek dari daftar PSN itu tidak terkait dengan kesediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan, melainkan memperhitungkan bahwa proyek tersebut diperkirakan tidak akan selesai dibangun pada 2024 mendatang.
"Peninjauan ulang untuk proyek PSN bukan didasarkan kepada pembiayaan APBN. Tetapi kepada evaluasi atas kemungkinan proyek-proyek tersebut bisa diselesaikan sebelum 2024 atau tidak. Selain itu, ada juga PSN yang disponsori oleh sektor swasta yang diusulkan untuk dikeluarkan karena kesulitan pendanaan yang dialami oleh pihak sponsor," ujar Jodi kepada Indozone, saat dikonfirmasi Kamis (16/4/2020).
Jodi memastikan, tidak ada revisi pada pembiayaan PSN tersebut. Ia juga memastikan, PSN yang tidak dibatalkan, akan dibangun sesuai perencanaan semula.
"Jadi tidak ada revisi pembiayaan PSN," tegas Jodi.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto soal kemungkinan proyek mana saja yang bisa didanai oleh sektor swasta agar pemerintah tidak hanya tergantung kepada APBN saja.
Luhut juga kemudian mengutarakan harapannya dengan adanya status PSN, proyek-proyek investasi swasta yang selama ini mengalami kendala dapat segera diselesaikan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa.
“Saya berharap kita bisa lebih cepat walaupun dalam situasi yang seperti ini," kata Luhut.
Sementara itu, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2019, sebanyak 88% PSN telah melewati tahap persiapan, termasuk di dalamnya adalah terkait program ketenagalistrikan 35.000 MW dan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Sementara 12% masih dalam tahap penyiapan, termasuk di dalamnya adalah program Industri Pesawat.
Ia juga memaparkan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSN, terdapat 9 PSN dan 1 Program yang penyelesaiannya melebihi 2024 sehingga dikeluarkan dari daftar PSN.
