Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubud) Budi Setiyadi, meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar dan melakukan evaluasi atas terjadinya antrian panjang di halte Transjakarta pada Senin pagi (16/3/2020).
Menurutnya, panjangnya antrian tersebut diakibatkan adanya kebijakan Transjakarta untuk menerapkan social distancing dengan hanya mengoperasikan 13 koridor bus mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB, dengan jarak waktu kedatangan bus (headway) 20 menit sekali.
“Saya harap baik Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi antrian penumpang Transjakarta dan mencegah kumpulan massa di halte," ujar Dirjen Budi di Jakarta, Senin (16/3/2020).
Sementara itu, untuk penentuan keputusan daerah seputar angkutan umum juga diminta untuk tetap berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dirjen Budi menyadari bahwa hal tersebut merupakan langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk mengatasi virus corona (Covid-19) di wilayahnya. Meski demikian yang terjadi pagi tadi justru terjadi antrian cukup panjang di halte TransJakarta. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau kepada Pemprov DKI Jakarta, hawa dengan adanya kerumunan di halte Transjakarta justru kontraproduktif dengan tujuan awal, yaitu mempersempit penyebaran virus corona atau Covid-19.
"Jadi artinya kerumunan itu terjadi karena frekuensi kendaraan dikurangi dan kemudian headway nya menjadi lebih panjang,” tuturnya.
Terakhir, Dirjen Budi berharap agar antrian maupun kerumunan masyarakat yang ada di halte Transjakarta dapat dicegah.
"Berarti harus ada penambahan frekuensi bus Transjakarta. Dengan penambahan frekuensi artinya kita akan memperpendek headway dan dengan pembatasan operasi mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 18.00 WIB kita harapkan juga untuk masyarakat dapat menyesuaikan untuk pulang ke rumah masing-masing,” pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
