Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menyambut baik keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia di dua tempat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang salah satunya merupakan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Edi Damansyah, pemindahan Ibu Kota ke Kaltim merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan nasional. Sebab, secara geografis, Kaltim berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga akan memudahkan koordinasi Pemerintah Pusat dengan wilayah seluruh Indonesia.
Di sisi lain, lanjut Edi, dampak percepatan pembangunan yang terfokus di Kaltim akan dirasakan oleh wilayah di sekitarnya seperti wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. "Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa langkah kebijakan ini, kalau versi kita di Kalimantan sangat tepat, karena selama ini yang dibangun pulau Jawa,” kata Edi di Tenggarong, Selasa (27/8).
Selain itu, dia juga menuturkan bahwa selama 74 tahun Indonesia merdeka, jalan trans Kalimantan belum tertata dengan baik. "Kita berharap jalan trans Kalimantan bisa dibangun dengan baik, sehingga perputaran ekonomi bisa lebih cepat," ujar dia.
Menurut Edi, selama ini kontribusi Kutai Kartanegara dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan untuk negara mencapai Rp 143 triliun. Sedangkan, dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kutai Kartanegara hanya kebagian Rp 3 triliun. "Kami ingin kebijakan ini selain mendukung pertumbuhan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat," kata Edi.
Senada dengan apa yang disampaikan Bupati Kutai tersebut, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasyid ikut menyambut gembira penunjukan Kutai Kartanegara sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara. "Kami bersyukur akhirnya Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai ibu kota negara. Tentunya, kami di legislatif, eksekutif dan juga masyarakat di sini menerima baik dan bangga atas keputusan tersebut," kata Abdul Rasyid.
Mewakili masyarakat, Abdul Rasyid juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota Negara.
Ia berharap keputusan politik pemerintah pusat tersebut segera ditindak lanjuti di tingkat daerah, dengan mempersiapkan lokasi Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan dengan sebaik- baiknya. "Tinggal pemerintah daerah Kaltim mengkoordinasikan kepala daerah kabupaten dan kota yang terdampak wilayah jadi ibu kota dalam kesiapan itu," ujarnya.
Menurut dia, langkah koordinasi tersebut diperlukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ibu kota negara. "Gubernur sebagai komandan di Kaltim diharap bisa mengkoordinasikan kita. Jadi mau tidak mau harus bersinergi semua daerah," kata Abdul Rasyid.
Sementara itu, Bupati Panajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah menyiapkan lahan pemindahan Ibu Kota Negara. "Kami sudah menyiapkan sampai 300 ribu hektare, dan lahan tersebut sudah terbebas dari pemukiman, meski sebagian masih ada kebun warga sekitar 40ribu yang dibutuhkan," kata Abdul Gafur.
Menurut Abdul Gafur, bahwa PPU memiliki areal lahan yang cukup luas, namun jumlah penduduknya cukup sedikit. Ia mengatakan luas wilayah PPU sekitar 333 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 160-170 ribu yang tersebar di empat kecamatan. "Di kecamatan Panajam sekitar 56 ribu penduduk. Sepaku 24 ribu. Di Waru 12 ribu di Babulu sekitar 24 ribu juga jadi lahan sangat luas," kata dia.
Dengan telah ditetapkan PPU sebagai salah satu Ibu Kota Negara, maka pihaknya akan segera mengamankan lahan tersebut, sehingga tahapan pemindahan Ibu Kota bisa berjalan sesuai dengan target dan perencanaan.
