Capaian 5 Tahun Jokowi-JK dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
News

Capaian 5 Tahun Jokowi-JK dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Rizka
Sabtu, 19 Oktober 2019 12:23 WIB 19 Oktober 2019, 12:23 WIB

INDOZONE.ID - Pertahanan, keamanan, serta perlindungan terhadap warga negara merupakan sejumlah faktor strategis penopang utama pembangunan Tanah Air. Ketiga hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tanpa pertahanan yang kuat, keamanan kondusif, serta perlindungan baik kepada warga negara, tentu menyulitkan pemerintah melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun periode jabatan.

Dalam buku bertajuk 'Lima Tahun Maju Bersama' yang dirilis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, secara gamblang publik dapat melihat pencapaian-pencapaian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait bidang pertahanan, keamanan, dan perlindungan bagi warga negara.

Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri

Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Salah satunya, untuk mewujudkan pertahanan nasional yang kuat dalam rangka pemenuhan Minimum Essential Force II (MEF II). Berdasarkan data Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Mabes TNI, capaian MEF terhadap Rencana Strategis (Renstra) terus mengalami peningkatan sejak 2015.

Pada tahun 2015, capaian MEF terhadap renstra sebesar 33,90 persen. Kemudian pada tahun 2016 persentasenya menjadi 42,30 persen. Tahun 2017, capaian MEF terhadap renstra 50,90 persen dan pada 2018 meningkat menjadi 61,80 persen. Terakhir, pada tahun 2019 naik menjadi 63,37 persen.

Upaya-upaya mewujudkan pertahanan nasional yang kuat ini masuk dalam kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pemerintah juga gencar melaksanakan program pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi secara komprehensif, sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.

Pemerintah Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Salah satu bentuk ketegasan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam upaya deradikalisasi adalah pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai ketegasan yang diterapkan diikuti dengan upaya-upaya mengedepankan hak asasi manusia (HAM). Kinerja pemerintah di bidang HAM mendapatkan apresiasi Dewan HAM PBB saat Indonesia menyampaikan laporan kelompok kerja Universal Periodic Review tahun 2017.

Pemerintah juga melindungi hak-hak perempuan dan anak dengan mengesahkan revisi Undang-Undang Perkawinan dan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) daerah perlindungan perempuan dan anak di 17 provinsi. Hasilnya, kapasitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi meningkat dengan berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di 20 provinsi dan 36 kabupaten/kota.

Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Selain itu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan tersebut memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP juga membantu Presiden melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemudian, membantu dalam penyusunan dan penyelenggaraan standardisasi pendidikan dan pelatihan, termasuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri

Dalam kebijakan politik luar negeri, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri mengalami peningkatan.

Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Penanganan WNI yang bermasalah di luar negeri mengalami perbaikan signifikan, baik dari sisi jumlah warga yang berhasil ditangani masalahnya dan terselesaikan maupun upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara, tempat WNI bekerja atau tinggal.

Menurut data Kemenlu sejak awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mulai Oktober 2014 hingga September 2019, sebanyak 43 WNI yang menjadi korban penyanderaan di negara lain berhasil dibebaskan.

Tercatat 181.942 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) direpatriasi atau dipulangkan kembali ke Tanah Air. Sebesar Rp574 miliar hak tenaga migran berhasil diselamatkan dan 304 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri dibebaskan. Ada 91.754 kasus hukum WNI berhasil ditangani dan sebanyak 4.789 WNI berhasil dievakuasi dari daerah perang, konflik politik, dan bencana alam.

Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kebijakan politik luar negeri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga menyangkut upaya meningkatkan kepemimpinan dalam perdamaian global dan kawasan. Tahun 2018, tercatat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil membawa Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.

Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam perdamaian mancanegara, Misalnya, dalam perdamaian Palestina dengan terus mendorong 'two-state solution', serta menyebarkan bibit perdamaian di Afghanistan dengan menyelenggarakan pertemuan trilateral bersama Afghanistan dan Pakistan.

Indonesia juga aktif mengadakan pertemuan untuk mendorong proses perdamaian dan mencari upaya bersama dalam menghentikan ekstremisme dan kekerasan.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Rizka
Rizka

Rizka

Editor
ARTIKEL LAINNYA
LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU