Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menyesalkan pembatalan kajian atau ceramah bertajuk 'Ramadhan Memperkuat dan Memperteguhkan Iman' oleh PT Pelni.
Pembatalan kajian tersebut karena dinilai mengandung radikalisme dan berujung pada pemecatan pejabat PT Pelni yang menggelar acara itu tanpa meminta izin terlebih dahulu ke direksi.
"Mengapa ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara yang toleran, justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran," ucapnya kepada Indozone, Sabtu (10/4/2021).
Oleh sebab itu, Amirsyah pun meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Ia pun menilai PT Pelni tak cepat memberikan stigma radikalisme.
"Janganlah terlalu mudah memberikan stigma radikal, karena istilah radikal sendiri masih menjadi perbebatan yang kemudian tak jelas substansi apanya yang radikal. Kemudian dijadikan alasan pembatalan ceramah di PT Pelni," terangnya.
"Jangan istilah radikal dijadikan alat memecah belah umat dan bangsa. Dan janganlah mudah melakukan tuduhan salafi dan wahabi dijadikal alat memukul. Karena dakwah pada dasarnya merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberikan solusi, bukan menebar simpati," tambah Amirsyah.
Padahal ada sejumlah ustaz yang telah dijadwalkan dalam ceramah itu antara lain Ketua MUI bidang Dakwah KH Cholil Nafis, Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Syafiq Basalamah, dan lainnya.
Sekadar diketahui, PT Pelni dikabarkan mencopot salah satu pejabatnya karena merencanakan kajian Ramadan atas nama perusahaan tanpa izin direksinya.
BACA JUGA: Wagub DKI Minta Perusahan Tidak Tunda Pemberian THR ke Karyawan
Kabar tersebut pun dituliskan langsung oleh Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui cuitan akun twitternya @kangdede78. Ia pun mengatakan tak segan mencopot pejabat di jajarannya jika memberi ruang terhadap radikalisme.
"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," tulis Dede.
