Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Arifin mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan diskresi terkait pelepasan kepemilikan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.
Bagi Arifin tindakan itu perlu dilakukan Anies karena hingga saat ini pimpinan anggota dewan Kebon Sirih tetap bersikeras untuk menolak penjualan saham minuman beralkohol (minol) di PT Delta.
"Andaikan DPRD tidak meyetujui paling tidak, gubernur bisa lakukan diskresi untuk segera melakukan pelepasan," ujar Arifin dalam diskusi daring, Kamis (1/4/2021).
Arifin mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengumpulkan dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPRD DKI untuk merealisasikan program Anies semasa kampanye tersebut.
Baca Juga: Pasca Penyerangan Mabes Polri, Satu Pintu Masuk Polda Metro Ditutup dan Dijaga Berlapis
"Sudah banyak Fraksi yang mendukung ini untuk menyetujui pelepasan saham pemprov di PT Delta," terangnya.
Ia pun menyebutkan, fraksi yang telah menyetujui diantaranya adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Kebijakan ini harus didikung bahwa pelepasan saham di pabrik miras tadi harus segera diwujudkan," tandas Arifin.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI memiliki saham di perusahan bir tersebut sebesar 26,25 persen dan telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.
Namun langkah orang nomor satu di Jakarta itu mendapat bantu ganjalan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo menyatakan tidak akan menyetujui penjualan perusahaan tersebut selama dirinya menjabat ketua dewan.
