0Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon Presiden Terpilih 2019-2024. Rencanya, pada 20 Oktober pasangan yang mengalahkan Prabowo-Sandiaga Uno bakal dilantik di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam pidato singkatnya, Jokowi mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara Indonesia. “Saya yakin beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur,” katanya.
Lantas apakah ajakan bergabungnya kubu Prabowo merupakan langkah bagi-bagi kekuasaan? Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo memberikan sinyal jika alokasi kursi dalam susunan kabinet kerja 2019-2014 untuk kubu Prabowo, merupakan hal prerogatif Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. "Pak Joko Widodo yang tahu nama-namanya," ujar Pramono.
Pramono meminta publik bersabar pada proses rekonsiliasi kedua pemimpin berlangsung intensif. "Ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober 2019 ketika pelantikan Pak Joko Widodo nanti," kata Pramono.
Politisi Gerindra Habiburokhman menegaskan, format ketatanegaraan sudah mengenal oposisi. Sehingga, menurutnya, Gerindra sebagai partai oposisi akan turut mendukung dan mengontrol pemerintah.
Ia pun menegaskan, kontestasi politik dalam Pilpres 2019 telah selesai dan pihaknya mengajak masyarakat kembali berkontribusi untuk Indonesia.
"Kita ingin yang terbaik bagi negara ini dan sekarang proses pemilu sudah selesai tentu kembali sudah tidak ada kontestasi lagi sama sekali dan mari berkontribusi untuk Indonesia,” katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi Mahfud MD meyakini, jika hanya Partai Keadilan Sejahtera yang bakal menjadi oposisi pemerintah. "Sekarang yang tampaknya akan berdiri sendiri adalah PKS, karena PKS tampaknya belum beri sinyal untuk bergabung," ujarnya.
Ia meyakini, dengan sikap PKS yang menjadi oposisi ada keuntungan yang didapat partai berbasis islam ini. Partai ini, diyakininya bakal besar seperti PDIP yang memilih menjadi oposisi pada Pemerintahkan SBY.
PKS memberikan sinyal tetap menjadi oposisi di periode ke dua Jokowi. "Saya pribadi menganggap sangat baik kalau kita membangun oposisi. Saya menyebutnya oposisi konstruktif, ya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
