Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, meminta kepada para pemilik kartu Prakerja untuk tidak 'aji mumpung' terhadap program tersebut.
"Jangan sampai program ini dijadikan ajang untuk menjadi sumber pendapatan," kata Sarman kepada Indozone, Sabtu (23/11).
Sarman menganggap penting bagi pemerintah melakukan proses seleksi terhadap penerima bantuan prakerja itu dengan sangat teliti dan objektif, mengingat banyak menelan anggaran negara.
"Untuk itu institusi yang akan menangani program ini harus benar-benar mempersiapkan secara matang sebelum di-launching, sehingga dampaknya nanti benar-benar tercapai," ujar Sarman.
Mulai Januari 2020, pemerintah bakal menjalankan program kartu prakerja untuk membantu meningkatkan sumber daya pekerja dan menyiapkan SDM Indonesia memasuki dunia hingga menjadi wirausaha. Biaya pelatihan yang diberikan melalui APBN untuk setiap penerima berkisar antara Rp3-7 juta. Adapun insentif atau 'gaji' setiap peserta sekitar Rp500.000 perbulan.
Menurut Sarman, konsep serupa banyak diadopsi di negara-negara lain, terutama negara maju. Namun, pola dan karakter masyarakat di sana tentu berbeda dengan di Indonesia. Dia pun menyindir budaya 'aji mumpung' ala masyarakat Indonesia ketika mendapati hal yang dianggap menguntungkan mereka.
"Mereka dibiayai negara sambil menunggu mendapat pekerjaan. Tujuannya adalah agar daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga tetap terjaga dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonominya. Di sana ada budaya malu kalau mendapat biaya atau subsidi dari pemerintah," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya
- Menkeu Serbia Lakukan Plagiat dalam Tesis Doktoralnya
- Umar Patek Mengatakan Anak Muda Jangan Cuma Belajar Agama via Internet
- KY: Putusan Hakim tentang Aset Sitaan First Travel Tak Salah
