Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) melihat penggunaan satelit merupakan salah satu solusi untuk pemerataan akses internet di Tanah Air.
"Karena letak geografis Indonesia, tidak bisa dihindari penggunaan satelit," kata Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, Bambang Nugroho, saat acara virtual, Selasa (22/6), seperti dilansir Antara.
Keadaan geografis Indonesia, yang adalah negara kepulauan dan banyak perbukitan membuat tidak semua titik bisa dijangkau jaringan telekomunikasi berbasis kabel serat optik.
Kalau mengandalkan kabel serat optik, konstruksi cukup sulit untuk beberapa wilayah serta membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan satelit multifungsi SATRIA-1 berkapasitas 150GB per detik, yang menurut jadwal, bisa beroperasi pada akhir tahun 2023.
BAKTI mengutip riset IIGF Institute tahun 2019 tentang dampak ekonomi satelit multifungsi ini di empat sektor.
Dengan asumsi peningkatan jaringan internet di titik yang belum terkoneksi sebesar 3 persen per tahun, SATRIA-1 menjanjikan penghematan biaya internet sebesar Rp29 triliun selama 15 tahun.
Sementara itu, dari sektor e-government, diperkirakan akan ada penghematan sekitar Rp4 triliun dari penggunaan anggaran pemerintah.
Sektor e-education ditaksir juga akan efisien saat menggunakan satelit ini, transformasi UN berbasis kertas menjadi UNBK, rata-rata penghematan diperkirakan di kisaran Rp3.000.000 per sekolah per tahun, dengan tingkat inflasi.
Dalam 15 tahun, penghematan di sektor e-education selama 15 tahun mencapai Rp59 miliar.
Efisiensi juga akan terjadi di penggunaan e-healthcare, memberikan penghematan sekitar Rp59,3 miliar selama 15 tahun.
Pembangunan satelit SATRIA-1 saat ini sudah masuk tahap konstruksi, yang masih akan terus berlangsung hingga 2023 mendatang.
Satelit SATRIA-1 akan menyediakan internet di 150.000 titik layanan publik, yang saat ini belum tersedia akses atau belum memiliki sambungan internet yang memadai.
150.000 titik tersebut terdiri dari sekolah dan pesantren (93.900 titik), pemerintah daerah (47.900), fasilitas kesehatan (3.700), Polsek (3.900) dan kementerian maupun lembaga lainnya (600).
