The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Ketua DPR Desak Sel Kerangkeng di Langkat Diusut
Ketua DPR Puan Maharani (ANTARA/Reno Esnir)
News

Ketua DPR Desak Sel Kerangkeng di Langkat Diusut

Tak boleh ada perbudakan di Indonesia.

Kamis, 27 Januari 2022 11:07 WIB 27 Januari 2022, 11:07 WIB

INDOZONE.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar temuan sel kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin diusut tuntas. Ia pun mengecam dugaan adanya perbudakan manusia di lokasi tersebut.

“Saya mengutuk keras apabila temuan mengenai perbudakan manusia di Langkat benar terjadi. Ini kasus yang serius dan harus segera diusut,” kata Puan, Kamis (27/1/2022).

Kasus mengenai sel kerangkeng untuk manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif berawal dari laporan Migrant Care usai Terbit Peranginangin terseret kasus suap. Disampaikan Migrant Care, kerangkeng penjara digunakan untuk menampung pekerja kelapa sawit.

Ada puluhan orang yang disebut berada dalam sel kerangkeng itu. Migrant Care pun mengungkap para pekerja harus bekerja di kebun sawit milik Bupati lebih dari 10 jam setiap harinya.

Mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng penjara sehingga tak memiliki akses keluar. Selain itu, para pekerja tidak digaji hingga ada yang mengalami penganiayaan. Migrant Care telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM karena menilai telah terjadi perbudakan modern si rumah Bupati Langkat.

Maka dari itu Puan minta agar tidak ada lagi kasus perbudakan di Indonesia sebagaimana dugaan yang ditemukan tersebut.

“Saya minta jangan sampai ada lagi perbudakan di mana pun di Tanah Indonesia ini,” urai Puan.

Puan juga mendesak agar aparat berwajib menyelidiki permasalahan ini dengan seksama. Kemudian jajaran Polri di seluruh daerah memantau kondisi di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.

“Saya minta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Saya yakin Polri yang bekerja sama dengan instansi terkait akan tegas melakukan upaya hukum manakala ada tindakan pidana,” urainya.

Mantan Menko PMK ini  juga menyoroti laporan polisi bahwa kegiatan pembinaan di rumah Bupati Langkat tersebut tidak memiliki izin meski sudah beroperasi selama 10 tahun.

Puan menilai, kasus dugaan perbudakan oleh Bupati Langkat harus dijadikan pelajaran untuk semua pihak.

“Kita semua perlu memahami bahwa niat baik yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pada akhirnya justru melahirkan permasalahan besar. Maka dalam setiap tindakan, kita harus betul-betul memperhatikan mekanisme dan hukum yang berlaku,” tutup Puan.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
JOIN US
JOIN US