Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan arahan dari Pemerintah Pusat untuk melarang warganya menggunakan air tanah. Kini, Pemprov DKI tengah mempersiapkan sejumlah strategi.
"Kalau terkait dengan ini, kita kan memang koordinasi dengan PUPR untuk PAM harian, PAM Jatiluhur. Kita coba juga mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, air kali waduk kita. Jadi kita ada strategi untuk membuat pengolahan air bersih untuk pemanfaatan sebagai konsumsi," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi, dikutip Selasa (5/10).
"Kemudian kita meningkatkan kualitas dengan mencoba memasang IPAL pengolahan air limbahnya sebelum masuk ke kali-kali kita," sambungnya.
Terkait penggunaan air tanah di Jakarta, Dudi mengatakan bahwa itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kementerian SDM nantinya akan memberikan berbagai alternatif soal boleh atau tidaknya penggunaan air tanah.
"Yang memberikan rekomendasi digunakan atau tidak boleh digunakannya Kementerian ESDM. Sekarang ini modelnya seperti itu. Bilamana ada pengambilan tanah, yang mengeluarkan izin adalah Kementerian ESDM," ujarnya.
Diketahui mulai tahun depan, Dinas Cipta Karya DKI akan memasang pipa air limbah berkapasitas 100-200 permukiman.
"Kita dengan Kementerian PUPR juga, terutama Cipta Karya, jadi tahun depan akan dimulai pemasangan pipa air limbah untuk DKI, terutama yang zona satu dulu, dari 15 zona," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pemerintah pusat telah menghimbau Pemprov DKI untuk menyiapkan air minum baku bagi masyarakat.
Terkait penyediaan air, nantinya akan ada beberapa sumber air yang bisa digunakan seperti Jatiluhur, Juanda hingga Serpong.
